Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/PMK.07/2016 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya sudah Ditentukan, serta dalam rangka sinergi pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Kementerian terkait telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Unit Pelaksana Khusus Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPK-TKP2K) dan LSM KOMPAK dengan agenda Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah (DAK) yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Ir. Zulkifli, SP berlangsung selama 2 hari dengan fokus kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) phisik bidang Pendidikan, Kesehatan serta Sanitasi, dihadiri oleh Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Perwakilan Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, Perwakilan Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas, Perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diwakili oleh Bappeda, BPKKD, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga, Dinas kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat serta badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen dan Perwakilan KOMPAK pusat serta KOMPAK Kabupaten Bireuen
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa DAK sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Kabupaten Bireuen mengingat minimnya PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sedikit saja yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan karena sebahagian besar DAU terserap untuk gaji pegawai dan belanja rutin. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepa Tim dari Kementrian Keuangan dan Kementerian terkait serta KOMPAK yang telah memilih Kabupaten Bireuen sebagai salah 1 dari 3 Kabupaten yang ada di Aceh menjadi daerah Binaan KOMPAK.
Di samping melakukan diskusi untuk menemukan permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi DAK fisik di Kabupaten Bireuen, Tim dari Kementerian Keuangan beserta tim dari Kementerian terkait serta tim KOMPAK juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk memantau penggunaan dana fisik DAK dengan sasaran Puskesmas Juli 1 sebagai fokus bidang Kesehatan, Desa Beunyot sebagai desa pemantauan Pemanfaatan DAK untuk Sanitasi, serta Sekolah Dasar Negeri 4 Jeumpa sebagai sasaran pemantauan DAK bidang Pendidikan.
Dari hasil diskusi dengan dinas teknis terkait ditemukan beberapa hal :
- Adanya Kegiatan yang realisasi phisiknya sudah 100% tapi pembayarannya masih tertunda akibat tidak adanya dana transfer ke kas daerah;
- Dalam menu Juknis Pembangunan phisik di dinas PUPR tidak ditemukan adanya pembangunan MCK bagi pondok pesantren yang sangat dibutuhkan oleh santri mengingat banyaknya santri yang terdapat di dalam satu pondok pasantren.
- Kabupaten Bireuen belum pernah mendapatkan DAK untuk Pembangunan Rumah. Sementara masih cukup banyak warga miskin yang belum memiliki rumah.
Tim Pemerintah pusat menyampaikan beberapa hal :
- Bila ada kegiatan yang realisasi fisiknya sudah 100% sementara pembayarannya masih mengalami kendala akibat tidak adanya dana transfer ke kas daerah yang disebabkan terlambatnya penyampaian laporan pelaksanaan ke pusat, hal ini akan disampaikan kembali dan ini masih dalam tahap pembahasan pengambil kebijakan.
- Untuk menu Juknis Pembangunan phisik di dinas PUPR yang terkendala membangun MCK bagi santri dan untuk pembangunan rumah bagi warga miskin, hal ini akan ditinjau kembali dan menu pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen agar dapat terus meningkatkan pelayanan dasarnya kepada masyarakat sehingga apabila pelayanan dasar itu bagus, maka Kabupaten Bireuen akan mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.
.
