Diseminasi dan Konsultasi Hasil Studi Dasar “Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Vital dalam Pelayanan Dasar”
Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen melalui Bappeda Kabupaten Bireuen memfasilitasi dialog Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP-UI dalam rangka melembagakan pencatatan sipil dan statistik vital dalam pelayanan dasar yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2016 bertempat di [...]
RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN BIREUEN
Bappeda Kabupaten Bireuen memfasilitasi dialog antara Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2016 yang bertempat di Aula Bappeda Bireuen dan dipimpin oleh Kabid [...]
MUSRENBANG RKPK 2017
Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bireuen dengan tema “Melalui Musrenbang Tahun 2016 kita tingkatkan kualitas SDM [...]
FORUM SKPK
Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Forum SKPK) selama 2 hari pada tanggal 7-8 Maret 2016 . Forum ini dilikuti oleh 6 orang perwakilan dari 17 [...]
Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen
Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2016 di Aula Bappeda merupakan permulaan dari serangkaian acara yang nantinya juga akan diikuti oleh [...]
BKPRD Tahun 2015
Bireuen, Dalam rangka mensinergikan penataan ruang daerah, tanggal 29 Desember 2015 dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan Kabupaten Bireuen. Koordinasi dalam penataan ruang memegang peranan penting, dimana hal tersebut dapat menjamin terlaksananya asas-asas penataan [...]
Dialog Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
Bappeda Kabupaten Bireuen memfasilitasi dialog antara Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementrian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan pada tanggal 19 November 2015 yang bertempat di Aula Bappeda Bireuen dan dipimpin [...]
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh
LAPORAN HASIL SEMENTARA DI KABUPATEN BIREUEN Bappeda Kabupaten Bireuen memfasilitasi pemaparan hasil kajian percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Aceh yang dilaksanakan oleh Bappeda Aceh bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, dimana kajian ini diselenggarakan pada tanggal 19 [...]
RAPAT Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs 2010 – 2015 di Kabupaten Bireuen oleh Tim Sekretaiat MDGs Pemerintah Aceh dan Bappeda Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Agustus 2015 GalleryRAPAT Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs 2010 – 2015 di Kabupaten Bireuen oleh Tim Sekretaiat MDGs Pemerintah Aceh dan Bappeda Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Agustus 2015
-
-
-
-
RAPAT Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs 2010 – 2015 di Kabupaten Bireuen oleh Tim Sekretaiat MDGs Pemerintah Aceh dan Bappeda Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Agustus 2015
Pada mulanya, MDGs merupakan sebuah review atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan kedalam Tujuan Pembangunan Internasional (Internasional Development Goals) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium [...]
FGD I ROAD MAP PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
Besarnya Potensi kelautan dan Perikanan yang dimiliki Kabupaten Bireuen telah menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Kawasan Minapolitan di Propinsi Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011. Dengan penetapan tersebut, diharapkan [...]
